Workshop Interaktif Walk in Their Shoes: Refleksi Kebijakan Pendidikan Kita

Workshop Interaktif Walk in Their Shoes: Refleksi Kebijakan Pendidikan Kita

Ketua Umum Serikat Pekerja Kampus, Rizma Afian Azhiim menjadi narasumber di acara Workshop Interaktif bersama Bijak Memantau "Walk in Their Shoes : Refleksi Kebijakan Pendidikan Kita" pada Senin, 5 Oktober 2026, berlangsung di Auditorium Universitas Al-Azhar Indonesia. Acara tersebut diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia.

"Pendidikan harus mampu membebaskan manusia setidaknya dari rasa takut terhadap kekerasan, ancaman kemiskinan, dan kerentanan hidup," kata Rizma Afian Azhiim.

Namun, tambahnya, maraknya kritik dan persoalan yang muncul akibat kebijakan pemerintah menunjukkan potensi kegagalan sistem pendidikan dalam menerapkan tujuan memerdekakan manusia tersebut.

Dihadapan puluhan peserta, Rizma Afian Azhiim juga memaparkan fakta tentang ketidakjelasan penghasilan dosen dalam Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) UU Guru dan Dosen yang berpotensi menciptakan ketidakpastian yang mengancam kesejahteraan dosen, sehingga berdampak pada kualitas pengajaran dan penelitian.

Selain itu, ketentuan pasal tersebut tidak mencerminkan prinsip negara sebagai penjamin kesejahteraan yang memadai. Sebab tidak ada jaminan minimum yang jelas terkait penghasilan yang harus diterima oleh dosen untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Hal ini berpotensi mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi kelompok profesi ini sesuai dengan mandat konstitusional.

Reflesi bahan diskusi yang disampaikan panitia Seminar Nasional Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KMFISIP) UAI 2026 menyebutkan, pendidikan merupakan salah satu kunci utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju visi Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, fakta di lapangan masih berbenturan dengan persoalan alokasi anggaran yang diberikan. Biaya perguruan tinggi yang besar serta belum sejahteranya para tenaga pendidik menjadi bukti ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi di Indonesia.

Jika kita tinjau wilayah yang paling dekat dengan kita, yakni di Jakarta, data BPS DKI Jakarta mencatat bahwa meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di DKI Jakarta secara keseluruhan relatif tinggi, ketimpangan akses antar-kuintil pengeluaran masih terjadi dimana APK kelompok pengeluaran terbawah (Kuintil 1) baru menyentuh 23,15%, jauh tertinggal dibandingkan kelompok pengeluaran teratas (Kuintil 5) yang mencapai 68,40%.

Di sisi lain, meskipun DKI Jakarta menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tinggi dan skema Kontrak Kerja Individu (KKI), temuan IDEAS bersama GREAT Edunesia Dompet Dhuafa memperlihatkan bahwa 74% guru berstatus non-PNS/swasta dan honorer di Jabodetabek masih berpenghasilan jauh di bawah standar UMP DKI Jakarta (bahkan di bawah Rp2,5 juta per bulan), dengan 79,8% diantaranya terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari2. Masalah kerentanan skema PPPK Paruh Waktu, ketidakpastian pengangkatan KKI, serta keterlambatan pencairan tunjangan dan hibah bantuan sekolah pun semakin memperparah kerentanan profesi pendidik di ibu kota.

Melihat polemik tersebut, forum ini hadir dengan mempertemukan pihak pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam mengelola alokasi anggaran untuk pendidikan dan tenaga pendidik di Jakarta dengan pihak yang mengkritik sistem penganggaran tersebut. Berkolaborasi bersama Kampus Bijak oleh Bijak Memantau, KM FISIP menyelenggarakan acara Seminar Nasional 2026 untuk menguji secara kritis efektivitas pengelolaan sistem anggaran pendidikan nasional sebesar 20% dari APBN.

Melalui wadah diskusi terbuka berbasis data, mahasiswa diajak untuk membedah apakah strategi pengelolaan anggaran saat ini sudah mensejahterakan rakyat dengan daya analisis kritisnya. Kegiatan ini diharapkan mampu memverifikasi sistem pembiayaan pendidikan secara lebih jelas dan tepat arahnya sehingga menjadi langkah nyata bagi mahasiswa maupun para tenaga pendidik dalam memperjuangkan keadilan sosial di dunia pendidikan.

Tujuan dari Workshop Interaktif bersama Bijak Memantau "Walk in Their Shoes : Refleksi Kebijakan Pendidikan Kita" ini:
1. Membedah dan mengkritisi skema penganggaran pendidikan nasional melalui format Debat Afirmasi-Oposisi yang menguji argumen transparansi publik.
2. Memfasilitasi refleksi ketimpangan sosial-ekonomi peserta secara langsung melalui simulasi metode power walk pada sesi workshop.
3. Mengadvokasi formulasi kebijakan publik yang menjamin keterjangkauan biaya pendidikan tanpa mengorbankan kualitas dan kesejahteraan guru/dosen.
4. Membangun ruang penguatan pemikiran antara mahasiswa, akademisi, komunitas sipil, dan pemangku kebijakan untuk membentuk massa kritis orang muda dari yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi peduli, dan yang peduli akan beraksi.