PERNYATAAN SIKAP SERIKAT PEKERJA KAMPUS (SPK): HENTIKAN KEKERASAN APARAT! BEBASKAN MAHASISWA YANG DITANGKAP! JANGAN BIARKAN KAMPUS MENJADI RUANG REPRESI YANG MEMBUNGKAM KEBEBASAN!

PERNYATAAN SIKAP SERIKAT PEKERJA KAMPUS (SPK): HENTIKAN KEKERASAN APARAT! BEBASKAN MAHASISWA YANG DITANGKAP! JANGAN BIARKAN KAMPUS MENJADI RUANG REPRESI YANG MEMBUNGKAM KEBEBASAN!

Yogyakarta, 11 November 2026

Kampus adalah benteng terakhir bagi supremasi sipil dan kebebasan berpikir. Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengecam keras kekerasan dan brutalitas aparat keamanan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil dalam aksi demonstrasi 10 November 2026 di Yogyakarta. Penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan massal, serta pengejaran mahasiswa hingga ke kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan persoalan serius dalam perlindungan hak-hak demokratis warga negara.

Bagi Serikat Pekerja Kampus, peristiwa ini menunjukkan semakin menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan akademik di Indonesia. Kampus bukan sekadar tempat belajar- mengajar, melainkan ruang untuk memproduksi pengetahuan, mengembangkan pemikiran kritis, dan memperjuangkan keadilan sosial. Ancaman kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik memperburuk kebebasan akademik dan kehidupan demokratis di perguruan tinggi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Manifesto Serikat Pekerja Kampus, perjuangan pekerja kampus mencakup kesejahteraan, kepastian kerja, kebebasan akademik, demokratisasi perguruan tinggi, dan solidaritas menghadapi ketidakadilan. Hak pekerja kampus tidak terpisah dari perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam mempertahankan kebebasan sipil.

Kampus tidak boleh menjadi ruang yang steril dari kritik, apalagi tempat intimidasi dan kekerasan terhadap warga sipil. Perguruan tinggi bertanggung jawab menjaga keselamatan dan kebebasan berpikir, berekspresi, serta menyampaikan pendapat seluruh komunitas akademik.

Pengerahan aparat bersenjata hingga ke lingkungan kampus memperlihatkan gejala remiliterisasi ruang sipil, yang membangkitkan kembali ingatan kelam akan represi Orde Baru pada 1998, ketika aparat keamanan memasuki kampus, mengejar, dan memburu mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi.

SPK mengingatkan, represi terhadap mahasiswa tidak boleh diteruskan oleh institusi pendidikan. Mahasiswa yang menjadi korban penangkapan atau kekerasan aparat tidak boleh kembali dihukum dengan ancaman DO, skorsing, pencabutan beasiswa, atau sanksi akademik karena menggunakan hak demokratis. Perguruan tinggi tidak boleh menjadi perpanjangan tangan represi negara.

Oleh karena itu, SPK mendesak pimpinan UGM dan seluruh perguruan tinggi di Yogyakarta untuk tidak berdiam diri ketika mahasiswa dan warga kampus menghadapi dugaan kekerasan. Pimpinan perguruan tinggi harus mengambil langkah nyata untuk melindungi mahasiswa, menyediakan pendampingan bagi korban, serta memastikan lingkungan kampus tetap aman bagi seluruh komunitas akademik. Kejadian aparat yang merangsek masuk ke kawasan kampus dan tindakan kekerasan yang dilaporkan terjadi di sekitarnya harus diperiksa secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar itu, Serikat Pekerja Kampus menyatakan sikap dan menuntut:

BEBASKAN SEGERA MAHASISWA YANG DITANGKAP KARENA MENGGUNAKAN HAK DAN KEBEBASAN UNTUK BERPENDAPAT!

Negara wajib menjamin bahwa tidak seorang pun ditahan semata-mata karena mengikuti demonstrasi damai. Setiap penangkapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, disertai jaminan akses terhadap bantuan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak orang yang ditahan.

HENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP MAHASISWA YANG MENGGUNAKAN HAK DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT!

Penyampaian kritik, partisipasi dalam demonstrasi, dan pengorganisasian gerakan mahasiswa merupakan bagian dari hak demokratis yang dijamin oleh konstitusi. Negara tidak boleh menggunakan instrumen hukum untuk membungkam kritik atau membatasi kebebasan sipil.

HENTIKAN SEGALA BENTUK KEKERASAN APARAT TERHADAP RAKYAT!

Usut secara independen dugaan pemukulan, penggunaan kekuatan berlebihan, intimidasi, serta tindakan kekerasan lainnya. Setiap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk pihak yang memberi perintah atau membiarkan kekerasan terjadi.

CEGAH KRIMINALISASI BERLAPIS TERHADAP MAHASISWA! TOLAK DO, SKORSING, DAN SANKSI AKADEMIK KARENA AKTIVITAS POLITIK!

SPK mendesak pimpinan UGM dan seluruh perguruan tinggi di Yogyakarta menjamin mahasiswa yang ditangkap, dikriminalisasi, atau menjadi korban kekerasan aparat tidak kembali dihukum oleh institusi pendidikan. Tidak boleh ada ancaman pemberhentian studi, pencabutan beasiswa, atau pembatasan kegiatan akademik terhadap mahasiswa karena keterlibatan dalam demonstrasi damai. Kampus wajib melindungi hak mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan.

SPK menyatakan dukungan dan solidaritas terhadap Aksi SEJAGAD UGM sebagai bagian dari upaya mempertahankan ruang demokrasi dan menuntut perlindungan serta pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan aparat. Solidaritas pekerja kampus dan mahasiswa penting agar perguruan tinggi tidak tunduk pada intimidasi dan pembungkaman suara kritis.

SPK menyerukan seluruh pimpinan perguruan tinggi menjalankan tanggung jawab institusional melindungi kebebasan akademik, keselamatan mahasiswa, dan hak-hak demokratis warga kampus. Perguruan tinggi harus berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan berpikir, bukan membiarkan ancaman kekerasan membungkam suara kritis komunitas akademik.

Perjuangan kesejahteraan pekerja kampus tidak terpisah dari upaya mempertahankan demokrasi. Tanpa kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, pekerja kampus sulit memperjuangkan haknya. Ketika mahasiswa menghadapi represi, pekerja kampus tidak akan tinggal diam. Solidaritas adalah bagian dari perjuangan kolektif melawan penindasan.

Panjang umur perjuangan!
Serikat Pekerja Kampus (SPK)