Kalkulator Hak Pekerja Kampus

Bagian ini bukan penilaian atas mutu mengajar atau seberapa rajin Anda bekerja, dan bukan pula pengakuan diri sendiri. Yang ditanyakan sederhana: apakah Anda memegang dokumen keahlian di luar ijazah yang menjadi syarat pendidikan Anda.

Contohnya:

• Sertifikat kompetensi atau profesi — sertifikat BNSP, sertifikat asosiasi profesi, sertifikat keahlian bidang tertentu.
• Lisensi atau izin praktik — Surat Tanda Registrasi tenaga kesehatan, izin praktik insinyur, apoteker, advokat, atau akuntan publik, terutama bila menjadi syarat mengajar bidang itu.
• Sertifikasi internasional atau keahlian industri — sertifikasi vendor teknologi, keahlian teknis yang diminta program studi vokasi.
• Keahlian langka — bidang yang pengajarnya sedikit dan sukar dicari penggantinya, sehingga kampus kesulitan menutup kelas bila Anda keluar.

Bagi pekerja tahun ke-0: bagian ini tidak ada hubungannya dengan lama bekerja. Sarjana baru yang memegang lisensi profesi tetap berhak atasnya, sedangkan pekerja lama tanpa sertifikat khusus memang bernilai nol di sini — dan itu wajar, karena masa kerjanya sudah dihitung tersendiri.

Dasar hukum: PP 36/2021 tentang Pengupahan Pasal 21 mewajibkan pemberi kerja menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi — sejalan dengan Permenaker 1/2017. Jadi kompetensi bukan faktor yang boleh diabaikan kampus. Yang merupakan ketetapan SPK hanyalah besaran persennya, bukan keberadaan faktornya.