Pernyataan Sikap Serikat Pekerja Kampus (SPK) terkait Substansi Pemagangan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026

Pernyataan Sikap Serikat Pekerja Kampus (SPK) terkait Substansi Pemagangan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026

Oleh: Rizma Afian Azhiim (Ketua Umum Serikat Pekerja Kampus)

UNTUK DISIARKAN SEGERA

Serikat Pekerja Kampus (SPK) telah mendapatkan dan mengkaji salinan resmi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026. Tetap dipertahankannya ketentuan bahwa pemagangan diperuntukkan bagi "pencari kerja" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1)—meski sebelumnya ditolak oleh berbagai serikat pekerja yang menuntut agar magang dibatasi hanya untuk pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum pendidikan seperti dalam Pasal 108—menunjukkan bahwa negara secara sadar melegitimasi fleksibilisasi pasar kerja yang eksploitatif.

Mekanisme pemagangan yang diperuntukkan bagi pencari kerja berpotensi kuat menjadi disguised employment relationship atau hubungan kerja terselubung. Dalam praktik ini, perusahaan dapat mempekerjakan pencari kerja dengan status peserta magang (sebagaimana praktik penyamaran status pekerja tetap menjadi kontraktor independen, pekerja lepas, atau konsultan), padahal dalam kegiatan operasional sehari-hari mereka menjalankan fungsi dan beban kerja selayaknya karyawan tetap maupun pekerja kontrak.

Dalam Bab VI (Pasal 15 s.d. Pasal 41) UU Nomor 27 Tahun 2026, pemagangan diposisikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dengan praktik kerja di bawah bimbingan dan pengawasan mentor. Regulasi ini pada dasarnya membagi skema peningkatan keterampilan menjadi dua, yaitu Pelatihan Kerja (Pasal 16 s.d. Pasal 34) dan Pemagangan (Pasal 35 s.d. Pasal 41). Persoalannya, terdapat ketimpangan pelindungan hukum dan bias kepentingan yang sangat tajam di antara keduanya. Pemagangan jauh lebih rentan disalahgunakan oleh pemberi kerja untuk merekrut pencari kerja guna mengisi posisi pekerjaan tetap tanpa terikat kewajiban membayar upah minimum dan menjamin keberlangsungan hubungan kerja (job security).

Ketimpangan Mencolok antara Pelatihan Kerja dan Pemagangan

Ketimpangan paling mencolok antara pelatihan kerja dan pemagangan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 terletak pada beberapa aspek utama: orientasi standar dan kurikulum, pemanfaatan hasil kerja (target produksi), konsumsi waktu kerja, serta pengakuan kompetensi dan hak kesejahteraan.

• Subjektivitas Pemberi Kerja dan Eksploitasi Hasil Kerja

Pelatihan kerja wajib dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional (Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)), memiliki proporsi terukur minimal 60% latihan kerja dan 40% teori, serta dilarang memberikan target produksi barang atau jasa (Pasal 22 huruf e dan huruf f). Sebaliknya, pemagangan dibuka lebar bagi ruang subjektif pemberi kerja karena prinsip proporsionalitas antara latihan kerja dan teori hanya diserahkan pada kesepakatan dalam perjanjian pemagangan (Pasal 38 huruf c). Lebih parah lagi, Pasal 37 ayat (8) huruf a secara eksplisit memberikan hak kepada penyelenggara pemagangan untuk "memanfaatkan hasil kegiatan Pemagangan". Klausul ini menjadi bukti sahih bahwa peserta magang diposisikan untuk memproduksi nilai tambah ekonomi bagi perusahaan layaknya pekerja/buruh berdasarkan PKWT maupun PKWTT. Bahkan, kewajiban bimbingan oleh mentor (Pasal 37 ayat (6) huruf a) yang umumnya dibebankan kepada pekerja/buruh di perusahaan tersebut berpotensi menambah beban kerja bagi pekerja tetap tanpa jaminan kompensasi tambahan.

• Konsumsi Waktu Hidup vs Hak Kesejahteraan

Pelatihan kerja di tempat kerja dibatasi paling lama 6 jam sehari untuk 5 hari kerja dalam seminggu dan wajib dilakukan pada siang hari (Pasal 22 huruf c dan huruf d). Sebaliknya, Pasal 38 huruf a dan huruf b mengatur bahwa pemagangan dapat berlangsung hingga 6 bulan dengan durasi mencapai 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Durasi ini sama persis dengan waktu kerja penuh pekerja/buruh reguler sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b. Artinya, pemagangan mengonsumsi waktu hidup dan tenaga yang sama besarnya dengan pekerja penuh waktu. Namun, ketika pekerja reguler berhak atas upah yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum (Pasal 140 ayat (5)) dan enam program jaminan sosial secara penuh termasuk jaminan kesehatan, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan (Pasal 155 ayat (3)), peserta pemagangan hanya diberikan "uang saku" yang sekadar mencakup biaya transportasi, uang makan, dan insentif serta jaminan sosial terbatas berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (Pasal 37 ayat (6) huruf c dan huruf d beserta Penjelasannya).

• Ketiadaan Jaminan Sertifikasi Kompetensi

Dari perspektif pendidikan dan pelatihan, pengorbanan waktu kerja peserta magang tidak diimbangi dengan jaminan pengakuan keahlian yang setara. Peserta pelatihan kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikasi Kompetensi Kerja yang mengacu pada standar nasional/internasional oleh lembaga sertifikasi independen (Pasal 29 dan Pasal 30). Sementara itu, peserta pemagangan setelah menyelesaikan masa magangnya hanya berhak memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan dari penyelenggara (Pasal 37 ayat (6) huruf e), bukan sertifikat kompetensi kerja yang memiliki daya tawar objektif di pasar kerja.

Sebagai aspek perbandingan sebagai berikut

Pelatihan Kerja (Pasal 16 s.d. 34).                                                                              

Kurikulum & Proporsi: Terukur (min. 60% praktik, 40% teori) berdasarkan standar nasional (Pasal 17 & 22)                 

Target & Hasil Produksi: Dilarang memberikan target produksi barang/jasa (Pasal 22e)                             

Batas Waktu Kerja:  Maks. 6 jam/hari, 5 hari/minggu, wajib siang hari (Pasal 22c-d)                                   

Kompensasi & Jaminan:  Skema pelatihan kerja standar                                                                             

Pengakuan Output:  Sertifikasi Kompetensi Kerja nasional/internasional (Pasal 29-30)                              

Pemagangan (Pasal 35 s.d. 41)

Kurikulum & Proporsi :Diserahkan pada kesepakatan perjanjian pemagangan (Pasal 38c)

Target & Hasil Produksi: Penyelenggara berhak memanfaatkan hasil kegiatan magang (Pasal 37-8a)

Batas Waktu Kerja: Maks. 8 jam/hari, 40 jam/minggu, hingga 6 bulan (Pasal 38a-b)

Kompensasi & Jaminan:  Uang saku (transpor, makan, insentif) & jaminan sosial terbatas (JKK, JKM)

Pengakuan Output:  Sertifikat pemagangan/surat keterangan dari penyelenggara (Pasal 37-6e)

Sikap SPK terhadap Pernyataan BPS bahwa "Magang Termasuk Bekerja"

Menyikapi kritik publik atas pernyataan BPS yang mengategorikan peserta magang sebagai penduduk yang sudah "bekerja", SPK menilai terdapat kontradiksi dan kemunafikan kebijakan negara yang nyata.

Secara yuridis, Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan tegas menyatakan bahwa peserta pemagangan tidak berstatus sebagai Pekerja/Buruh dan pemagangan bukan merupakan Hubungan Kerja. Implikasinya, negara melepaskan tanggung jawab pemberi kerja dari kewajiban memenuhi hak atas penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 134 ayat (1)), upah minimum, pesangon/kompensasi, hingga hak berserikat.

Sangat ironis apabila di tingkat pencatatan statistik (BPS), peserta magang diklaim sebagai "orang yang bekerja" demi memoles angka statistik dan menekan tingkat pengangguran terbuka di atas kertas, sementara di tingkat pelindungan hukum (UU Nomor 27 Tahun 2026), status mereka sebagai pekerja justru diingkari. Negara tidak boleh menerapkan standar ganda: mengakui peserta magang sebagai pekerja saat ingin mengklaim keberhasilan penciptaan lapangan kerja, tetapi menolak mengakui mereka sebagai pekerja saat mereka menuntut upah layak dan pelindungan hak-hak ketenagakerjaan.