Serikat Pekerja Kampus Bersama Gerakan Buruh Dukung Transformasi Ekonomi Berkedaulatan Rakyat
Serikat Pekerja Kampus (SPK) mendukung gerakan buruh. Dukungan ini disampaikan SPK dengan mengirimkan perwakilan mengikuti diskusi publik "Hilirisasi dan Perlindungan Buruh" di Jakarta, pada Selasa, (4/12/2024).
Pada awal diskusi, Olisias Gultom dari Sahita Institut (Hints) memaparkan framing paper tentang pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran mengusung program hilirisasi melanjutkan program kerja rezim pemerintahan Joko Widodo dalam melaksanakan Transformasi ekonomi untuk mencapai tujuan Indonesia 2045, yang disebut sebagai Indonesia Emas 2045.
Agenda ini disusun dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disahkan oleh Parlemen sebagai Undang-undang Pemerintahan berganti namun perencanaan pembangunan tetap sama, Yaitu mendorong penghiliran industry untuk nilai tambah produksi dan meningkatkan daya saing ekonomi.
Upaya peningkatan partisipasi industri dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan manufaktur, investası, ekspor dan daya saing ekonomi global sudah menjadi persoalan yang menjadi perhatian penting sejak lama, setidaknya dapat dilihat dari era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dapat dilihat darı rancangan pembangunan industri melalui UU No 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2004-2009 hingga PP No. 32/2011 tentang MP3EI.
Berbicara pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan hilirisasi menjadi sarana untuk memperluas lapangan kerja.
Ia juga menyampaikan hilirisasi bidang perkebunan misalnya kopi, sedang menjadi unggulan pemerintah.
Agenda Mendesak Gerakan Buruh Menyikapi Hilirisasi dan Perlindungan Buruh
Tujuan pembangunan industri Indonesia diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan rakyat dan tidak terjebak pada praktek komodifikasi yang menyengsarakan rakyat. Komodifikasi disadari sebagai praktek yang memanipulasi keterdesakan ekonomi dan kerakusan individual dalam bentuk pelayanan yang seharusnya menjadi bentuk pelayanan terhadap rakyat atas kebutuhan hidupnya.
Dalam konteks ini maka reorientasi kebijakan industri harus didasari oleh prioritas pembangunan yang terencana secara demokratis Sejalan dengan pencapaian tujuan tersebut memperkuat kontrol dan kepemilikan rakyat di dalam pengelolaan BUMN termasuk membersihkan BUMN dari praktik koruptif sebagai tulang punggung industri dan hilirisasi Indonesia menjadi amat penting.
Kelompok ekonomi dan bisnis swasta lainnya bisa ditempatkan sebagai kelompok pendukung yang menyokong peran dan fungsi BUMN. Pada bagian lain, fungsi dan peran koperasi menjadi sokoguru perekonomian kerakyatan, terlebih dalam era digital saat ini, sudah seharusnya mendapatkan dukungannya yang maksimal.
Koperasi harus mendapatkan peran sebagai pendukung penting dan terhadap hal tersebut perlu dilakukan perubahan dan perbaikan. Untuk itu berikut adalah agenda gerakan buruh untuk memastikan hilirisasi tidak mendorong komodifikasi dan privatisasi:
1. Menggugat seluruh kebijakan liberalises ekonomi, khususnya di sektor sumber daya alam, yang dijalankan oleh Negara untuk mempertahankan kontrol rakyat atas penguasaan sumber daya alam dan ekonomi nasional berdasarkan mandat konstitusi.
2. Mendorong penghapusan praktik koruptif dari berbagai aspek penegakan hukum di Indonesia, khususnya di badan-badan BUMN.
3. Menjamin terjadinya distribusi manfaat pengelolaan sumber daya alam oleh negara melalui BUMN untuk seluas-luas kemakmuran rakyat.
4. Memastikan proses reorganisasi dan pembiayaan BUMN, termasuk pembentukan perusahaan holding, membuka ruang partisipasi dan kontrol rakyat melalui cara-cara demokratis.
5. Membangun model rantai produksi dan nilai industri turunan yang membuka ruang partisipasi ekonomi kolektif rakyat.
Serikat Pekerja Kampus Mendukung Gerakan Buruh
Sesuai dengan visi Serikat Pekerja Kampus yaitu "Menjadi serikat pekerja kampus yang berdaulat, mandiri, dan demokratis dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, serta kesetaraan bagi seluruh pekerja di lingkungan perguruan tinggi, dengan menjunjung tinggi hak-hak pekerja dan kebebasan akademik," maka agenda gerakan buruh dalam perlindungan hak-hak buruh dan rakyat penting segera dijalankan.
Serikat Pekerja Kampus seiring bersama gerakan buruh untuk mendorong kepastian distribusi kesejahteraan rakyat atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui agenda-agenda kesejahteraan sosial yang tepat sasaran dan bertanggung jawab.
Dalam konteks pendidikan sebagai pemenuhan tujuan pencerdasan kehidupan bangsa, SPK menyerukan agar pendidikan harus juga ditujukan pada pemenuhan pengetahuan dan keterampilan yang terarah dan terhubung bagi pembangunan industri yang berkeadilan sosial.
