Dari Jalanan ke Kotak Suara: Menggulingkan Penguasa, Mereorganisasi Kuasa

Dari Jalanan ke Kotak Suara: Menggulingkan Penguasa, Mereorganisasi Kuasa

“Kemenangan elektoral dapat menjatuhkan pemerintahan tanpa membongkar struktur kekuasaan yang menopangnya. Pelajaran dari gerakan mahasiswa Serbia bagi Indonesia adalah bahwa kemarahan publik perlu diubah menjadi kekuatan sosial yang mampu mengawasi negara, mendemokratisasi institusi, dan mengubah relasi kekuasaan.”

Pada 25 Oktober 2026, gerakan mahasiswa Serbia mencatat kemenangan besar dalam pemilihan parlemen yang mengakhiri dominasi politik Aleksandar Vučić. Kemenangan itu merupakan puncak dari hampir dua tahun demonstrasi yang bermula dari tragedi runtuhnya kanopi beton di stasiun kereta api Novi Sad. Namun, pertanyaan terpenting justru muncul setelah kemenangan tersebut: apakah kekalahan penguasa di kotak suara berarti kekalahan struktur kekuasaan yang selama ini menopangnya?

Pertanyaan ini bukan upaya mengecilkan arti kemenangan mahasiswa Serbia. Sebaliknya, kemenangan itu memperlihatkan bahwa kekuasaan yang tampak kokoh dapat ditantang ketika ketidakpuasan masyarakat menemukan bentuk organisasi dan saluran politik. Persoalannya, menjatuhkan penguasa dan mengubah cara kekuasaan bekerja merupakan dua perkara berbeda. Pemilu dapat mengganti orang yang memerintah, tetapi tidak otomatis membongkar jaringan kepentingan ekonomi, patronase politik, penguasaan informasi, dan institusi yang memungkinkan dominasi terus berlangsung.

Tesis tulisan ini sederhana: kekuasaan lama dapat dikalahkan di kotak suara tanpa dikalahkan sebagai struktur. Tantangan gerakan sosial bukan hanya merebut kemenangan politik, melainkan mengubah kemenangan itu menjadi kemampuan masyarakat untuk mengendalikan keputusan negara. Pelajaran ini relevan bagi Indonesia, tempat demonstrasi, konflik sosial, dan bencana ekologis berulang kali mengguncang kepercayaan publik, tetapi belum selalu terakumulasi menjadi kekuatan yang mampu mendorong transformasi mendasar.

Dari Tragedi Menuju Krisis Legitimasi

Gerakan mahasiswa Serbia menguat setelah runtuhnya kanopi beton di stasiun kereta api Novi Sad pada 1 November 2024 yang menewaskan 16 orang. Tragedi tersebut memicu tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban. Dalam perkembangannya, protes meluas menjadi gerakan yang mempertanyakan korupsi, tata kelola proyek publik, dan cara pemerintahan dijalankan. Kronologi gerakan dan kemenangan elektoralnya diberitakan oleh Reuters pada 25 Oktober 2026.

Sebuah tragedi tidak dengan sendirinya melahirkan gerakan politik. Peristiwa yang menimbulkan kemarahan dapat berakhir sebagai kesedihan kolektif, tuntutan kompensasi, atau desakan agar sejumlah pejabat mengundurkan diri. Tragedi memperoleh daya politik yang lebih luas ketika masyarakat menghubungkannya dengan persoalan yang melampaui kejadian itu sendiri: siapa yang bertanggung jawab, bagaimana keputusan dibuat, mengapa pengawasan tidak berjalan, dan kepentingan siapa yang dilindungi oleh institusi negara.

Dalam kasus Serbia, tuntutan pertanggungjawaban berkembang menjadi kritik terhadap pemerintahan. Kemarahan tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang harus dihukum, tetapi merambah persoalan tentang bagaimana kekuasaan dijalankan.

Namun, keberhasilan menghimpun dukungan luas tidak berarti semua peserta gerakan memiliki pandangan yang sama mengenai masa depan. Menolak korupsi dapat menjadi titik temu bagi kelompok yang berbeda, tetapi menyepakati distribusi sumber daya, kebijakan ekonomi, hubungan industrial, dan bentuk demokrasi yang hendak dibangun merupakan persoalan lebih rumit. Ketika tuntutan harus diterjemahkan menjadi kebijakan, perbedaan kepentingan yang sebelumnya berada di belakang barisan demonstrasi akan muncul kembali.

Karena itu, kemenangan gerakan mahasiswa bukan akhir dari persoalan yang melahirkannya. Kemenangan tersebut justru memindahkan medan pertarungan: dari jalanan menuju institusi, dari tuntutan terhadap penguasa menuju keputusan tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.

Apa yang Sebenarnya Dimenangkan?

Pembaruan data Komisi Pemilihan Umum Serbia atau Republic Electoral Commission (RIK) pada 26 Oktober 2026, berdasarkan 8.135 tempat pemungutan suara yang telah diproses, mencatat Student List memperoleh 2.246.423 suara atau 52,65 persen. Daftar “Aleksandar Vučić–United Serbia” memperoleh 1.673.241 suara atau 39,22 persen, dengan tingkat partisipasi yang dilaporkan sebesar 68,78 persen (Government of the Republic of Serbia, 26 Oktober 2026).

Data kemudian terus diperbarui. Laporan Radio Television of Serbia (RTS) pada hari yang sama, berdasarkan 8.155 tempat pemungutan suara yang diproses, mencatat Student List memperoleh 52,73 persen dan United Serbia 39,15 persen. Sementara itu, proyeksi pembagian kursi berbeda menurut lembaga. CRTA memperkirakan 138 kursi bagi Student List, sedangkan proyeksi CeSID–Ipsos yang diberitakan RTS memperkirakan 141 kursi. Reuters pada 26 Oktober 2026 melaporkan estimasi 139 kursi berdasarkan hampir 99 persen suara yang telah dihitung. Angka kursi tersebut merupakan proyeksi, bukan penetapan hasil akhir oleh RIK.

Terlepas dari pembaruan angka tersebut, pesan politiknya jelas: dominasi penguasa tidak kebal terhadap mobilisasi masyarakat. Namun, hasil pemilu hanya menjawab siapa yang memperoleh mandat politik. Ia tidak otomatis menjawab siapa yang menguasai sumber daya ekonomi, jaringan birokrasi, saluran informasi, dan mekanisme pengambilan keputusan sehari-hari.

Seorang pemimpin dapat kehilangan jabatan sementara hubungan yang menghubungkan kepentingan bisnis dan politik tetap bertahan. Pejabat dapat diganti tanpa perubahan mendasar pada prosedur pengadaan, pengawasan publik, atau distribusi akses terhadap negara. Pemerintahan baru bahkan dapat menggunakan bahasa perubahan sambil mempertahankan sebagian praktik yang sebelumnya dikritik.

Semua itu merupakan risiko yang perlu diuji, bukan kesimpulan bahwa pemerintahan baru Serbia pasti akan mengulangi pola lama. Justru di sinilah ukuran keberhasilan gerakan harus diperluas. Jika kemenangan pemilu langsung dianggap sebagai bukti bahwa struktur dominasi telah runtuh, masyarakat akan kehilangan kemampuan membedakan pergantian pemerintahan dari transformasi sosial.

Dari Gramsci ke Persoalan Reorganisasi Kuasa

Antonio Gramsci membantu menjelaskan mengapa kekuasaan tidak cukup dipahami sebagai penguasaan jabatan negara. Dalam Selections from the Prison Notebooks (1971), Gramsci membahas bagaimana dominasi dipelihara melalui kombinasi kekuatan politik, institusi masyarakat sipil, dan kepemimpinan intelektual serta moral. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui gagasan dan kebiasaan yang membuat suatu tatanan tampak wajar, masuk akal, bahkan sulit dibayangkan alternatifnya.

Dari sudut pandang ini, kemenangan elektoral gerakan mahasiswa merupakan gangguan terhadap legitimasi penguasa. Akan tetapi, gangguan itu belum dengan sendirinya membentuk kepemimpinan sosial alternatif yang mampu mengorganisasi masyarakat secara berkelanjutan. Menolak pemerintahan lama tidak otomatis menghasilkan kesepakatan tentang bagaimana kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya publik seharusnya didistribusikan.

Perspektif ekonomi-politik Robert W. Cox memperluas persoalan tersebut. Dalam artikelnya, “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory” (1981), Cox menekankan hubungan antara negara, kekuatan sosial, dan organisasi produksi. Negara tidak berdiri sepenuhnya di luar masyarakat sebagai wasit netral. Bentuk dan tindakannya berkaitan dengan relasi kekuatan yang berkembang di dalam masyarakat.

Karena itu, perubahan pemerintahan perlu dinilai melalui perubahan nyata dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Apakah pengadaan publik menjadi lebih transparan? Apakah lembaga pengawasan dapat bekerja secara independen? Apakah akses terhadap informasi membaik? Apakah organisasi warga dapat mengkritik dan mengoreksi keputusan pemerintah tanpa intimidasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar daftar teknis reformasi. Semuanya menyentuh persoalan tentang siapa yang memiliki kuasa menentukan penggunaan sumber daya publik dan siapa yang dapat meminta pertanggungjawaban. Jika reformasi hanya mengganti pejabat tanpa mengubah aturan dan hubungan yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan, hasilnya akan terbatas.

Di sinilah pentingnya membangun kekuatan sosial tandingan. Gerakan perlu melampaui koalisi penolakan dan mengembangkan organisasi, forum deliberasi, agenda kebijakan, serta mekanisme pengawasan yang tetap bekerja setelah pemilu. Pekerja, petani, komunitas lokal, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok sosial lainnya perlu memiliki ruang untuk merumuskan kepentingan bersama tanpa harus menghapus perbedaan di antara mereka.

Kita juga tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa Student List telah membentuk blok sosial tandingan yang mapan. Kemenangan pemilu memperlihatkan kapasitas mobilisasi yang besar, tetapi bentuk organisasi, kepemimpinan, dan hubungan jangka panjang gerakan dengan berbagai kelompok masyarakat masih harus dinilai melalui perkembangan berikutnya.

Ketika Gerakan Memasuki Pemerintahan

Gerakan sosial menghadapi dilema setelah memperoleh keberhasilan elektoral. Ketika berada di luar pemerintahan, gerakan dapat memusatkan perhatian pada tuntutan dan mengkritik keputusan penguasa. Ketika memasuki institusi, ia harus berhadapan dengan administrasi, kompromi politik, keterbatasan sumber daya, dan konsekuensi kebijakan yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan slogan.

Dilema itu tidak berarti gerakan harus menjauhi pemerintahan. Tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan, banyak tuntutan akan sulit diwujudkan. Namun, masuk ke dalam institusi juga membawa risiko: energi kolektif yang sebelumnya menopang gerakan berubah menjadi dukungan pasif kepada para pemegang jabatan.

Karena itu, kemandirian gerakan harus dipertahankan. Warga perlu tetap dapat mengkritik pemerintah yang mereka dukung. Organisasi masyarakat tidak boleh kehilangan kebebasan hanya karena sebagian tokohnya memperoleh jabatan. Pers yang kritis, akses informasi, kebebasan berorganisasi, dan lembaga pengawasan independen bukan ancaman bagi pemerintahan baru, melainkan syarat agar perubahan tidak berhenti pada pergantian elite.

Demokrasi tidak cukup dibangun melalui kepercayaan kepada pemimpin yang dianggap lebih baik. Ia membutuhkan institusi yang membatasi kekuasaan, termasuk kekuasaan orang-orang yang mengklaim mewakili perubahan. Pemerintahan yang lahir dari gerakan antikorupsi justru harus bersedia diawasi dengan standar yang sama ketatnya.

Dengan demikian, pertanyaan bagi Serbia bukan hanya apakah pemerintahan baru dapat memenuhi seluruh tuntutan gerakan. Pertanyaannya adalah apakah kemenangan tersebut membuka ruang bagi institusi yang lebih transparan, pertanggungjawaban yang lebih kuat, dan partisipasi warga yang tidak berhenti ketika pemilu selesai.

Indonesia: Mengapa Krisis Belum Menjadi Titik Balik?

Pengalaman Serbia membawa kita kembali kepada Reformasi 1998 dan berbagai krisis pada masa pemerintahan Prabowo. Indonesia tidak kekurangan peristiwa yang mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah. Demonstrasi Agustus 2025 mempertemukan kemarahan atas tunjangan anggota DPR, persoalan ekonomi, kekerasan aparat, serta tuntutan reformasi. Aksi tersebut berkembang menjadi rangkaian tuntutan yang dikenal sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat. Human Rights Watch dalam World Report 2026: Indonesia mencatat bahwa polisi menahan lebih dari 3.300 orang, termasuk sejumlah aktivis dan pengorganisasi protes. Pemerintah kemudian membatalkan sejumlah tunjangan anggota parlemen, tetapi tindakan itu tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh tuntutan reformasi.

Gelombang demonstrasi itu memperlihatkan bahwa keluhan yang berbeda dapat bertemu dalam satu momentum politik. Namun, besarnya mobilisasi tidak otomatis menghasilkan organisasi yang mampu mempertahankan tekanan, mengembangkan agenda bersama, dan mengawal perubahan institusional. Ketika perhatian publik beralih, tuntutan yang sebelumnya terdengar kuat dapat kehilangan daya dorong jika tidak ditopang jaringan dan mekanisme organisasi yang berkelanjutan.

Reformasi 1998 memberikan pelajaran yang lebih panjang. Jatuhnya Soeharto mengakhiri pemerintahan Orde Baru dan membuka ruang bagi kompetisi elektoral, kebebasan politik, serta perubahan konstitusional. Menyebut Reformasi sebagai kegagalan total akan mengaburkan pencapaian historis tersebut. Persoalannya bukan bahwa tidak ada perubahan, melainkan bahwa perubahan institusional belum sepenuhnya disertai perubahan relasi kekuasaan.

Harold Crouch, dalam Political Reform in Indonesia after Soeharto (2010), membahas capaian dan hambatan reformasi politik pasca-Soeharto. Marcus Mietzner, melalui kajiannya mengenai masyarakat sipil dan kemunduran demokrasi di Indonesia serta analisis tentang batas autokratisasi, menunjukkan pentingnya melihat hubungan antara kompetisi elite, kekuatan masyarakat sipil, dan kualitas demokrasi. Kompetisi elektoral dapat tetap berlangsung sementara sejumlah aspek demokrasi melemah (Crouch, 2010; Mietzner, 2020; Mietzner, 2025).

Pelajarannya bukan bahwa pemilu tidak berguna. Justru, pemilu merupakan arena penting untuk memengaruhi arah pemerintahan. Namun, demokrasi menjadi rentan ketika terutama dipahami sebagai pergantian elite, sementara kemampuan masyarakat mengendalikan keputusan ekonomi-politik tetap terbatas. Pergantian pejabat tidak selalu mengubah distribusi akses terhadap negara, hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi, atau kapasitas warga untuk meminta pertanggungjawaban.

Persoalan yang sama tampak dalam krisis ekologis. Banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra pada akhir 2025 menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan pengungsian. Pada 2026, kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi masalah serius. Reuters melaporkan bahwa luas kumulatif lahan terbakar yang dicatat Nusantara Atlas meningkat dari sekitar 895.650 hektare pada akhir Agustus menjadi 1,92 juta hektare pada akhir September 2026, disertai dampak polusi udara dan gangguan kesehatan. Angka tersebut merupakan data pemantauan yang dikutip Reuters, bukan penetapan bahwa seluruh wilayah terbakar memiliki penyebab yang sama (Reuters, 20 Oktober 2026).

Bencana tidak dapat dijelaskan melalui satu sebab tunggal. Hujan ekstrem, kondisi iklim, perubahan tutupan lahan, kerusakan daerah aliran sungai, tata ruang, pengelolaan hutan, dan efektivitas mitigasi dapat berinteraksi secara berbeda di setiap wilayah. Kompleksitas itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan politik: apakah kebijakan dan pengawasan negara telah cukup melindungi masyarakat dari risiko yang dapat dicegah atau dikurangi?

Dalam pernyataannya mengenai banjir Sumatra, Greenpeace Indonesia menyoroti keterkaitan antara kerusakan hutan, tata kelola lahan, dan besarnya dampak banjir. Analisis tersebut perlu dibaca sebagai penilaian organisasi lingkungan, bukan bukti bahwa seluruh dampak bencana disebabkan oleh satu kebijakan atau satu pemerintahan. Meski demikian, kritik itu menunjukkan persoalan penting: keputusan mengenai izin, konversi lahan, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam memiliki konsekuensi sosial-ekologis yang harus dipertanggungjawabkan (Greenpeace Indonesia, 2 Desember 2025).

Analisis Leonard C. Sebastian dan Nauval El Ghifari di RSIS menempatkan banjir Sumatra sebagai ujian tata kelola yang berhubungan dengan deforestasi, konversi lahan, penegakan regulasi, dan koordinasi penanganan bencana. Sementara itu, Suwarno, Prayoto, dan Prayoga mengkaji bencana ekologis Sumatra melalui perspektif ekologi politik dan tata kelola hutan (Sebastian dan El Ghifari, 2026; Suwarno, Prayoto, dan Prayoga, 2025). Kedua sumber tersebut membantu menempatkan bencana bukan hanya sebagai kejadian alam, melainkan juga sebagai persoalan institusi, kebijakan, dan distribusi risiko. Namun, penjelasan sebab-akibat tetap harus memperhatikan kondisi khusus setiap wilayah.

Ketika masyarakat kehilangan rumah, mata pencaharian, kesehatan, bahkan nyawa, sedangkan keputusan yang membentuk risiko ekologis tidak transparan atau sulit dimintai pertanggungjawaban, persoalannya bukan semata-mata kapasitas teknis penanggulangan bencana. Persoalannya juga menyangkut distribusi kekuasaan: siapa yang menentukan penggunaan ruang, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, siapa yang menanggung kerugian, dan apakah warga terdampak memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan.

Respons terhadap bencana karena itu tidak cukup berupa bantuan darurat. Negara perlu membuka informasi tata ruang dan perizinan, mengevaluasi kebijakan yang meningkatkan risiko, menegakkan hukum, memulihkan ekosistem, dan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan. Pembangunan tidak layak disebut berhasil jika keuntungannya terkonsentrasi sementara risiko ekologis dan biaya pemulihannya dibebankan kepada masyarakat.

Namun, penderitaan korban tidak otomatis menjadi kritik bersama terhadap struktur kekuasaan. Demikian pula, kemarahan terhadap tunjangan pejabat tidak otomatis berkembang menjadi agenda demokratisasi ekonomi dan institusi. Pengalaman yang berbeda—ketimpangan, kekerasan aparat, konflik agraria, kerusakan lingkungan—perlu dihubungkan tanpa menghapus kekhususannya. Tanpa organisasi yang bertahan, krisis yang berulang dapat tetap menjadi serangkaian ledakan kemarahan yang terpisah.

Di sinilah pertanyaan penting bagi Indonesia pada era Prabowo: bukan mengapa setiap bencana belum menjatuhkan pemerintahan, melainkan mengapa krisis yang berulang belum terakumulasi menjadi kapasitas politik yang mampu mengubah relasi kekuasaan. Serbia menawarkan satu lintasan yang mungkin, bukan formula universal. Bahkan kemenangan mahasiswa Serbia sendiri baru membuka tahap berikutnya: bagaimana mandat perubahan diterjemahkan menjadi pemerintahan yang akuntabel dan institusi yang berbeda dari sebelumnya.

Dari Pergantian Penguasa Menuju Transformasi

Pelajaran dari Serbia bukan bahwa setiap tragedi dapat menjatuhkan pemerintah, atau bahwa kemenangan elektoral dengan sendirinya membongkar kekuasaan lama. Pelajarannya adalah bahwa krisis memperoleh daya transformasinya melalui proses politik yang menghubungkan kemarahan, solidaritas, organisasi, dan tuntutan perubahan.

Pengalaman Reformasi 1998 mengingatkan bahwa mengganti penguasa merupakan satu persoalan, sedangkan mengubah relasi kekuasaan yang memungkinkan dominasi terus direproduksi merupakan persoalan lain. Pada masa pemerintahan Prabowo, demonstrasi dan bencana ekologis membuka pertanyaan yang sama mengenai hubungan negara dan masyarakat. Besarnya kemarahan publik penting, tetapi tidak cukup. Yang juga menentukan adalah kesinambungan organisasi, kemampuan menghubungkan kelompok yang berbeda, dan kekuatan warga untuk mengawasi serta mengoreksi institusi setelah perhatian publik bergeser.

Gerakan sosial karena itu tidak cukup berhenti pada pergantian pemimpin atau kemenangan pemilu. Ia perlu memperjuangkan perubahan institusi, distribusi kekuasaan, dan kemampuan masyarakat meminta pertanggungjawaban negara. Pemerintahan baru bukan akhir perjuangan, melainkan medan baru tempat mandat perubahan harus diuji.

Pada akhirnya, ukuran perubahan bukan hanya siapa yang berhasil merebut kekuasaan, melainkan apakah masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan. Dari jalanan ke kotak suara adalah satu lintasan perjuangan. Mengubah relasi kekuasaan adalah perjuangan yang lebih panjang.

Daftar Pustaka

Cox, Robert W. 1981. “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory.” Millennium: Journal of International Studies 10(2): 126–155. https://doi.org/10.1177/03058298810100020501.

CRTA. 2026. “The CRTA Election Observation Mission Presented Its Preliminary Assessment of Election Day: Mobilization Against Electoral Engineering.” 26 October 2026. https://crta.rs/en/the-crta-election-observation-mission-presented-its-preliminary-assessment-of-election-day-mobilization-against-electoral-engineering/.

Crouch, Harold. 2010. Political Reform in Indonesia after Soeharto. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). https://www.cambridge.org/core/books/political-reform-in-indonesia-after-soeharto/76A05BC8BFBF4FE5C85578CF62124CC4.

Government of the Republic of Serbia. 2026. “Latest RIK Data: Student List Wins 52.65%, United Serbia 39.22% of Vote.” 26 October 2026. https://www.srbija.gov.rs/vest/en/290649/latest-rik-data-student-list-wins-5265-united-serbia-3922-of-vote.php.

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers. Library of Congress catalogue record: https://www.loc.gov/item/71168985/.

Greenpeace Indonesia. 2025. “Sumatra Floods Send Prabowo Govt Warning to Correct Course.” 2 December 2025. https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/68147/sumatra-floods-send-prabowo-govt-warning-to-correct-course/.

Human Rights Watch. 2026. “World Report 2026: Indonesia.” https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/indonesia.

Mietzner, Marcus. 2020. “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials.” Democratization 28(1): 161–178. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649.

Mietzner, Marcus. 2025. “The Limits of Autocratisation in Indonesia: Power Dispersal and Elite Competition in a Compromised Democracy.” Third World Quarterly 46(2): 153–169. https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970.

Radio Television of Serbia (RTS). 2026. “Rezultati RIK-a sa 8.155 obrađenih biračkih mesta: Studentska lista 52,73, Ujedinjena Srbija 39,15 odsto glasova.” 26 October 2026. https://www.rts.rs/vesti/izbori-2026/6069936/rezultati-rik-a-sa-8155-obradjenih-birackih-mesta-studentska-lista-5273-ujedinjena-srbija-3915-odsto-glasova.html.

Reuters. 2026. “After Vučić Defeat, Serbia Waits to Learn How Student-Backed Leaders Will Govern.” 26 October 2026. https://www.reuters.com/world/after-vucic-defeat-serbia-waits-see-how-student-backed-leaders-will-govern-2026-10-26/.

Reuters. 2026. “Indonesia’s Burned Land Doubles in September as Fires Rage, Data Shows.” 20 October 2026. https://www.reuters.com/business/environment/indonesias-burned-land-doubles-september-fires-rage-data-shows-2026-10-20/.

Reuters. 2026. “Serbia’s Vučić Concedes Defeat in Student-Led Movement Parliamentary Election.” 25 October 2026. https://www.reuters.com/world/europe/serbias-vucic-concedes-defeat-student-led-movement-parliamentary-election-2026-10-25/.

Sebastian, Leonard C., and Nauval El Ghifari. 2026. “The Sumatra Floods as a Governance Stress Test.” RSIS Commentary, 14 January 2026. https://rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip26009-the-sumatra-floods-as-a-governance-stress-test/.

Suwarno, Eno, Prayoto, and Anggi Putra Prayoga. 2025. “Bencana Ekologis Sumatra: Kegagalan Tata Kelola Hutan dalam Perspektif Ekologi Politik.” Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan 12(3): 278–289. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i3.70176.