Lawan Eksploitasi dan Upah Murah Dosen: LBH K-SARBUMUSI Mendampingi Serikat Pekerja Kampus Resmi Gugat Universitas Halim Sanusi PUI Bandung ke PHI Bandung

Lawan Eksploitasi dan Upah Murah Dosen: LBH K-SARBUMUSI Mendampingi Serikat Pekerja Kampus Resmi Gugat Universitas Halim Sanusi PUI Bandung ke PHI Bandung

SIARAN PERS
UNTUK DIPUBLIKASIKAN SEGERA

Serikat Pekerja Kampus didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP K-Sarbumusi resmi mendaftarkan Gugatan Perselisihan Hak ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan nomor register perkara: 212/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Bdg, demi membela dan memulihkan hak-hak normatif Riski Alita Istiqomah, S.Pd., M.Pd.

Pihak Tergugat, Universitas Halim Sanusi PUI Bandung, dinilai telah mempraktikkan bentuk eksploitasi akademik dan pelanggaran hukum ketenagakerjaan secara sistematis selama bertahun-tahun. LBH K-Sarbumusi menegaskan 5 poin utama atas gugatan tersebut:

Pembangkangan Terhadap Status Dosen Tetap (PKWTT)

Penggugat (Riski Alita Istiqomah) telah bekerja secara terus-menerus sebagai Dosen Tetap sejak 5 September 2017 (SK No. 020/SK/BPH-PTPUI/2017), namun Tergugat (UHS PUI Bandung) justru menyodorkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hal ini melanggar Hukum Ketenagakerjaan dan UU Pendidikan Tinggi, sebab profesi dosen bukan pekerjaan musiman/sementara. Secara hukum, status Penggugat adalah PKWTT/Dosen Tetap sejak awal diangkat.

1. Praktik Pengupahan di Bawah UMK dan Perampasan Hak Ekonomi

Tergugat (UHS PUI Bandung) membayarkan upah jauh di bawah standar UMK Kota Bandung, bahkan sejak Juli 2023 secara sepihak mencantumkan 'Upah Dasar' sebesar Rp560.000,- kemudian sejak bulan Desember 2025 sebesar Rp840.000,- /bulan.

Penggugat menuntut total kekurangan upah pokok sebesar Rp349.152.038,- (periode Sep 2017 – Sep 2026), yang juga diperkuat oleh Penetapan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Jabar No. 7045/TK.04/UPTDPKWILIVBDG.

2. Pengabaian Hak THR dan Penunggakan Denda Keterlambatan Pembayaran Upah

Tergugat (UHS PUI Bandung) tidak membayarkan THR Keagamaan secara utuh sejak 2017–2023, bahkan pada 2024 hanya memberi sembako kemasan Polisi dan uang Rp200.000,-. Kekurangan THR yang wajib dibayarkan Tergugat mencapai Rp33.850.202,-. Selain itu Tergugat (UHS PUI Bandung) kerap menunggak dan mencicil upah Penggugat (Riski Alita Istiqomah), sehingga patut dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp123.765.750,-.

3. Pelanggaran Kewajiban Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS)

Tergugat (UHS PUI Bandung) menelantarkan hak jaminan sosial Penggugat (Riski Alita Istiqomah) selama 9 tahun dan baru mendaftarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2026.

Tergugat (UHS PUI Bandung) wajib secara langsung melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan melunasi seluruh tunggakan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sejak September 2017 sampai dengan Agustus 2025 sebesar Rp6.805.977,69 sesuai perhitungan manfaat oleh UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Jabar Nomor:7844/TK.04/UPTD.PK.WIL.IV.BDG tanggal 9 Desember 2025.

4. Pembalasan Administrasi (Banned SKS) dan Penghancuran Karir Akademik

Setelah Penggugat (Riski Alita Istiqomah) memperjuangkan haknya dengan berbagai upaya, Tergugat (UHS PUI Bandung) secara sepihak memblokir jam mengajar (0 SKS) sejak Agustus 2025 serta diduga menghapus akun Science and Technology Index (SINTA) Penggugat yakni Riski Alita Istiqomah. Tindakan ini merupakan perbuatan 'unlawful retaliation' yang melanggar hak konstitusional dosen untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

"Lawan eksploitasi dan upah murah Dosen! Kami mendesak Majelis Hakim PHI Bandung untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat serta menyerukan kepada seluruh insan akademisi dan institusi pendidikan tinggi untuk menghentikan segala bentuk eksploitasi terhadap tenaga pendidik di Indonesia," kata Kuasa Hukum LBH DPP K-SARBUMUSI, Jul Hanafi, S.H.