Rumusan Bersama dan Pernyataan Solidaritas 7 Organisasi di Hari Sektor Publik Internasional

Rumusan Bersama dan Pernyataan Solidaritas 7 Organisasi di Hari Sektor Publik Internasional

Dalam rangka memperingati Hari Sektor Publik Internasional, Serikat Pekerja Kampus (SPK) bersama TCID Conversation, komunitas Sharing ASN, birokrat menulis, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Federasi Serikat Pekerja Medis dan Kesehatan Indonesia, Natapraja Society menggelar webinar sebagai forum silaturahmi dan konsolidasi nasional pekerja sektor publik pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Berikut rumusan bersama dan pernyataan solidaritas bersama:

PEMBUKA

Kami, perwakilan guru, dosen, tenaga kependidikan, dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya, dan aparatur sipil negara, yang berkumpul dalam Webinar Akbar Forum Silaturahmi & Konsolidasi Pekerja Sektor Publik pada 27 Juni 2026 dalam rangka memperingati Hari Sektor Publik Internasional, menyatakan hal-hal berikut sebagai rumusan bersama dan pernyataan solidaritas.

I. PENGAKUAN BERSAMA

Kami menyadari bahwa meskipun berasal dari profesi yang berbeda, kami menghadapi pola persoalan struktural yang serupa: ketidakpastian status kepegawaian, kesenjangan upah, beban kerja yang tidak proporsional, serta keterbatasan ruang untuk menyuarakan aspirasi secara kolektif.

Kami mengakui bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan dan perlindungan hak para pekerja yang menjalankannya.

Kami menyadari pentingnya solidaritas lintas profesi sebagai kekuatan bersama dalam memperjuangkan perbaikan kondisi kerja di sektor publik.
 

II. ISU-ISU BERSAMA YANG DIIDENTIFIKASI

Ketidakpastian status kepegawaian — masih banyak pekerja sektor publik (guru honorer, dosen non-PNS, dosen BLU, dosen satker, nakes PTT/kontrak) bekerja tanpa jaminan kepastian karier dan perlindungan hukum yang memadai.

Kesenjangan upah dan kesejahteraan — upah pekerja sektor publik di berbagai profesi belum mencerminkan beban kerja dan kontribusi nyata mereka terhadap layanan publik.

Beban kerja yang tidak proporsional — administrasi berlebih, jam kerja panjang, dan rasio tenaga kerja terhadap masyarakat yang dilayani masih jauh dari ideal, khususnya di daerah terpencil.

Keterbatasan ruang berserikat dan menyuarakan aspirasi — termasuk hambatan struktural bagi ASN dalam berorganisasi secara bebas dan independen hingga disparitas kerja antar sektor publik, menguatnya militerisme dan formalitas kerja Ketimpangan antar daerah — kesenjangan fasilitas, insentif, dan dukungan sistem antara wilayah perkotaan dan terpencil masih lebar di hampir semua sektor.

Ketimpangan antar daerah — kesenjangan fasilitas, insentif, dan dukungan sistem antara wilayah perkotaan dan terpencil masih lebar di hampir semua sektor.

Sistem dan budaya kerja yang tidak proporsional dan tidak terbuka - sistem yang mudah berubah, kasta guru dan status dosen yang membentuk kerentanan kerja, patron klien, hustle culture dan diskriminasi kerja yang dapat berdampak kesehatan mental individu dan keselamatan pada keberlangsungan kerja.

Upaya penyelesaian sengketa pekerja sektor publik — berada dalam dua/tiga kaki, misalnya ketenagakerjaan di satu sisi, di sisi lain di kementerian kesehatan/pendidikan/agama sehingga menimbulkan ketidakpastian kerja.

III. PERNYATAAN SOLIDARITAS

Kami menyatakan solidaritas penuh antar seluruh profesi pekerja sektor publik yang hadir dalam forum ini, lintas guru, dosen, tendik, tenaga kesehatan, dan birokrat.

Kami berkomitmen untuk saling mendukung perjuangan masing-masing profesi, dengan keyakinan bahwa perbaikan kondisi satu sektor akan memperkuat posisi tawar sektor lainnya.

Kami menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pekerja sektor publik untuk berorganisasi dan menyuarakan aspirasi secara kolektif termasuk menolak posisi ASN sebagai bagian dari komponen cadangan

Kami mendorong terbentuknya jaringan komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antar organisasi/komunitas pekerja sektor publik di Indonesia.

IV. SERUAN DAN REKOMENDASI

Kepada pemerintah dan pemangku kebijakan, kami menyerukan:

1. Percepatan penyelesaian status kepegawaian tenaga honorer dan kontrak di seluruh sektor pelayanan publik secara adil dan transparan.
    
2. Peninjauan ulang sistem penggajian, remunerasi pekerja sektor publik agar sebanding dengan beban kerja dan risiko profesi.
    
3. Penjaminan ruang kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja sektor publik, termasuk ASN, sesuai prinsip yang dijamin konstitusi dan konvensi ketenagakerjaan internasional. 
    
4. Perhatian khusus terhadap kesenjangan layanan dan kesejahteraan pekerja di wilayah terpencil dan tertinggal.
    
5. Jaminan hak-hak ketenagakerjaan sektor publik di satu sisi, dan keterbukaan manajerial dan finansial dalam pengelolaan kerja tanpa memperluas disparitas pusat dan daerah

Kepada sesama pekerja sektor publik, kami mengajak:

1. Membangun komunikasi dan kolaborasi lintas profesi secara berkelanjutan, tidak berhenti pada forum ini saja.
    
2. Memperkuat literasi advokasi dan kapasitas organisasi di masing-masing sektor.

V. PENUTUP

Pernyataan ini merupakan rumusan awal hasil konsolidasi dalam Forum Silaturahmai dan Konsolidasi Nasional 27 Juni 2025, dan akan menjadi landasan bagi langkah-langkah lanjutan berupa pertemuan lintas profesi, kajian bersama, dan advokasi kebijakan ke depan.

Kami percaya: pelayanan publik yang baik hanya mungkin terwujud jika pekerja yang menjalankannya juga diperlakukan secara adil dan bermartabat.
Bersama Kita Lebih Kuat.

Jakarta, Indonesia,  27 Juni 2027

Forum Silaturahmi & Konsolidasi Pekerja Sektor Publik
Digagas oleh Serikat Pekerja Kampus (SPK) bersama TCID Conversation, komunitas Sharing ASN, birokrat menulis, P2G, Federasi Serikat Pekerja Medis dan Kesehatan Indonesia, Natapraja Society