Ekonomi Politik Publikasi Akademik: Pengetahuan Harus Kembali Menjadi Commons

Ekonomi Politik Publikasi Akademik: Pengetahuan Harus Kembali Menjadi Commons

Ada sebuah ironi yang semakin sulit disembunyikan dalam dunia akademik hari ini. Dosen melakukan penelitian, menulis artikel, memperbaikinya berkali-kali, lalu akademisi lain melakukan peer review untuk menguji kualitasnya. Sebagian penelitian itu bahkan dibiayai negara atau universitas yang sumber dananya berasal dari masyarakat. Tetapi ketika pengetahuan tersebut hendak diterbitkan dan dibuka kepada publik, penulis dalam model tertentu justru dapat diminta membayar biaya publikasi.

Dari sini muncul pertanyaan yang sangat masuk akal: dosen bekerja, reviewer bekerja, lalu mengapa penerbit memperoleh pendapatan? Pertanyaan tersebut tidak seharusnya ditertawakan sebagai ketidaktahuan akademik, tetapi juga tidak cukup dijawab dengan slogan bahwa semua penerbit adalah predator. Persoalan sebenarnya jauh lebih besar, karena yang sedang diperebutkan bukan sekadar uang publikasi, melainkan nilai, otoritas, dan kekuasaan atas pengetahuan.

Kritik terhadap konsentrasi industri penerbitan ilmiah memang memiliki dasar empiris. Dalam penelitian yang diterbitkan PLOS ONE pada 2015, Vincent Larivière, Stefanie Haustein, dan Philippe Mongeon menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi pada lima penerbit besar dalam publikasi akademik, terutama pada ilmu sosial dan humaniora. Sepuluh tahun kemudian, penelitian Stéphanie van Bellen, Juan Pablo Alperin, dan Vincent Larivière menunjukkan bahwa eksklusivitas sejumlah database bibliografis juga dapat ikut mempertahankan struktur oligopolistik dalam penerbitan ilmiah. Karena itu, persoalan konsentrasi kekuasaan dalam penerbitan ilmiah bukan sekadar persepsi akademisi yang sedang kecewa.

Dosen Membayar, Tetapi Siapa yang Menguasai Pengetahuan?

Namun, kritik terhadap sistem publikasi tidak boleh menghasilkan simplifikasi baru. Tidak semua jurnal yang mengenakan article processing charge atau APC adalah jurnal predator, sebagaimana tidak semua jurnal yang tidak mengenakan biaya otomatis memiliki kualitas ilmiah tinggi. APC dapat menjadi salah satu mekanisme pembiayaan open access, sementara kualitas jurnal tetap harus dinilai dari proses editorial, transparansi, integritas, dan mutu peer review. UNESCO sendiri mengenali beragam model open access, termasuk Diamond Open Access yang tidak membebankan biaya kepada penulis maupun pembaca.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apakah dosen membayar atau tidak membayar. Kita perlu bertanya siapa yang membiayai produksi pengetahuan, siapa yang menguasai infrastrukturnya, siapa yang menentukan standar kualitas, dan siapa yang memperoleh nilai ekonomi maupun reputasional dari sistem tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita dari persoalan biaya publikasi menuju ekonomi politik pengetahuan.

Sebuah artikel ilmiah tidak pernah lahir hanya dari kerja penerbit. Di belakangnya terdapat penelitian, dana, waktu, laboratorium, perpustakaan, data, perangkat lunak, kerja penulis, kerja editor, kerja reviewer, dan infrastruktur universitas. Dalam banyak kasus, penelitian tersebut juga dibangun dengan dukungan dana publik dan pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun.

Dengan demikian, produksi pengetahuan adalah kerja kolektif. Tetapi kerja kolektif tersebut tidak selalu diikuti oleh kepemilikan atau distribusi nilai yang kolektif. Di sinilah kita dapat berbicara mengenai ekstraksi nilai akademik: nilai pengetahuan dihasilkan oleh ekosistem yang luas, sementara kontrol atas visibilitas, distribusi, metadata, akses, dan reputasi dapat terkonsentrasi pada aktor tertentu.

Istilah “reviewer bekerja gratis” juga perlu diperlakukan secara hati-hati. Peer review bukan sekadar tenaga kerja murah bagi penerbit, tetapi merupakan mekanisme penting untuk menjaga kualitas dan kredibilitas komunikasi ilmiah. Dalam artikel yang terbit di Critique pada 2024, Laura Arboledas-Lérida menunjukkan bahwa hubungan antara kerja peer review, akumulasi modal, dan industri penerbitan akademik jauh lebih kompleks daripada anggapan sederhana bahwa reviewer tidak dibayar sehingga seluruh nilai kerjanya langsung menjadi keuntungan penerbit.

Justru karena itu, pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa begitu banyak bentuk kerja akademik tidak memperoleh pengakuan yang sepadan. Menulis artikel dihitung, tetapi membaca artikel orang lain sebagai reviewer sering kurang terlihat; menerbitkan artikel dihargai, tetapi mengelola jurnal sering dianggap pekerjaan tambahan; sitasi dicatat, tetapi kontribusi sosial penelitian sulit diukur. Sistem akademik akhirnya cenderung mengubah kerja intelektual yang beragam menjadi beberapa angka yang mudah dihitung.

Ketika Angka Menjadi Mata Uang Akademik

Di sinilah kita sampai pada masalah publish or perish. Ketika karier dosen semakin bergantung pada publikasi, publikasi semakin dikaitkan dengan indeksasi, dan indeksasi semakin dikaitkan dengan reputasi universitas, artikel berubah menjadi semacam mata uang akademik. Akibatnya, pertanyaan “Apa kontribusi penelitian ini?” dapat bergeser menjadi “Jurnal mana yang harus saya tuju agar angka kinerja saya meningkat?”

Perubahan tersebut tampak kecil, tetapi konsekuensinya besar. Penelitian dapat mulai dirancang bukan hanya berdasarkan pentingnya masalah ilmiah atau kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan kemungkinan diterima oleh jurnal tertentu. Akademisi akhirnya bukan hanya melakukan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mengelola reputasi melalui publikasi.

Dalam kondisi seperti itu, yang mengalami komodifikasi bukan hanya artikel. Reputasi akademik itu sendiri menjadi komoditas. Artikel menghasilkan sitasi, sitasi menghasilkan reputasi, reputasi menghasilkan peringkat, dan peringkat dapat menghasilkan akses terhadap hibah, mahasiswa, kolaborasi, mobilitas, serta berbagai sumber daya akademik lainnya.

Inilah yang dapat disebut sebagai kapitalisme metrik akademik. Pengetahuan semakin diterjemahkan ke dalam angka: jumlah publikasi, sitasi, h-index, kuartil jurnal, impact factor, dan berbagai indikator lainnya. Angka memang berguna untuk membantu pemetaan, tetapi masalah muncul ketika indikator yang semestinya menjadi alat berubah menjadi tujuan.

Persoalan ini bukan hanya kegelisahan individual para dosen. Coalition for Advancing Research Assessment atau CoARA, sebuah koalisi internasional yang mendorong reformasi penilaian penelitian, dalam Agreement on Reforming Research Assessment menyerukan perubahan sistem evaluasi agar penilaian kualitatif dan peer review tetap menjadi unsur utama, sementara indikator kuantitatif digunakan secara bertanggung jawab. Dengan kata lain, kritik terhadap budaya metrik telah menjadi bagian dari agenda reformasi penilaian penelitian secara internasional.

Karena itu, kita tidak perlu menyatakan bahwa Scopus, Web of Science, h-index, atau bibliometrik harus dibuang. Semua itu memiliki kegunaan dalam menemukan literatur, memetakan perkembangan penelitian, mengukur keterlihatan karya, dan membangun jaringan ilmiah. Masalah muncul ketika satu indikator digunakan sebagai proksi tunggal untuk menentukan kualitas seorang akademisi, sebuah artikel, atau bahkan sebuah universitas.

Sebuah penelitian yang sangat penting bagi masyarakat tidak otomatis menjadi tidak penting karena belum banyak disitasi. Sebaliknya, artikel yang memperoleh banyak sitasi juga tidak otomatis unggul dalam seluruh dimensi kualitas ilmiah. Karena itu, jangan membenci angka, tetapi jangan menyembah angka.

Masalah lainnya adalah hubungan antara publikasi internasional dan ketimpangan pengetahuan global. Jurnal internasional penting karena memungkinkan ilmuwan Indonesia berdialog dengan komunitas ilmiah di berbagai negara. Tetapi internasionalisasi tidak seharusnya berarti bahwa pengetahuan tentang Indonesia baru dianggap penting setelah mendapatkan legitimasi dari pusat-pusat akademik global.

Pengetahuan mengenai masyarakat adat, konflik agraria, perubahan ekologis, kemiskinan, demokrasi lokal, dan pembangunan di Indonesia memiliki nilai karena persoalan-persoalan tersebut memang penting, bukan semata-mata karena dapat diterbitkan dalam jurnal internasional. Jika agenda penelitian harus terus-menerus disesuaikan dengan apa yang dianggap menarik oleh pusat produksi pengetahuan global, internasionalisasi dapat berubah menjadi subordinasi intelektual.

Namun, dekolonisasi pengetahuan juga tidak berarti menolak jurnal internasional atau menutup diri dari komunitas akademik global. Sebaliknya, akademisi Indonesia harus mampu memasuki ruang pengetahuan global dengan posisi yang setara. Apa yang perlu ditolak adalah anggapan bahwa standar global selalu identik dengan standar yang berasal dari satu pusat pengetahuan tertentu.

Pengetahuan Harus Kembali Menjadi Commons

Karena itu, kita perlu memikirkan kembali untuk siapa pengetahuan diproduksi. Jika penelitian dibiayai oleh uang publik, dilakukan oleh akademisi di universitas publik, dan hasilnya menyangkut kehidupan masyarakat, maka ada alasan kuat untuk melihat pengetahuan sebagai public good atau bahkan sebagai commons. Dalam kerangka ini, akses terhadap pengetahuan tidak seharusnya semata-mata ditentukan oleh kemampuan membayar.

Salah satu alternatif yang patut diperkuat adalah Diamond Open Access. Dalam model ini, artikel dapat diakses secara terbuka oleh pembaca dan penulis tidak dikenai biaya publikasi, sementara pembiayaan jurnal ditopang oleh institusi, asosiasi, konsorsium, atau dukungan publik. UNESCO melalui Recommendation on Open Science dan berbagai program terkait Diamond Open Access menempatkan model ini sebagai salah satu jalan menuju ekosistem pengetahuan yang lebih inklusif.

Indonesia sebenarnya memiliki modal untuk mengembangkan ekosistem semacam itu. Kita memiliki perguruan tinggi, perpustakaan, asosiasi akademik, pengelola jurnal, repositori institusi, dan komunitas ilmiah yang jumlahnya besar. Persoalannya bukan semata-mata ketiadaan sumber daya, melainkan bagaimana sumber daya tersebut diorganisasikan untuk membangun infrastruktur pengetahuan yang lebih publik dan demokratis.

Universitas dapat memperkuat jurnal yang dikelola komunitas akademik. Negara dapat membangun infrastruktur digital bersama dan memberikan dukungan kepada jurnal yang memenuhi standar ilmiah. Asosiasi akademik dapat memperkuat etika editorial dan kualitas peer review, sementara kerja reviewer, editor, pengelola data, dan berbagai bentuk kontribusi akademik lainnya perlu memperoleh pengakuan yang lebih proporsional.

Dengan demikian, reformasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah APC mahal atau murah. Kita perlu memperbaiki tiga hal sekaligus: model penerbitan, sistem penghargaan akademik, dan struktur kepemilikan infrastruktur pengetahuan. Kalau hanya satu yang diubah, budaya publish or perish akan mencari jalan baru untuk mereproduksi dirinya.

Maka, ketika kita mengatakan “dosen bayar, reviewer bekerja, publisher kaya”, kita baru membuka pintu pertama dari persoalan yang jauh lebih besar. Kita masih harus bertanya siapa yang menentukan apa yang bernilai sebagai pengetahuan, siapa yang menentukan standar kualitas, siapa yang mengontrol visibilitas, dan siapa yang mengubah reputasi akademik menjadi modal. Pertanyaan tersebut membuat kritik terhadap publikasi menjadi kritik terhadap rezim produksi pengetahuan, bukan sekadar kritik terhadap satu jenis penerbit.

Jadi, siapa yang sebenarnya “menjajah” publikasi? Jawabannya tidak sesederhana menunjuk kepada penerbit atau indeks tertentu. Ketimpangan pengetahuan lahir dari pertemuan antara konsentrasi industri penerbitan, sistem indeksasi, kebijakan negara, strategi universitas, budaya publish or perish, dan perilaku akademisi yang secara kolektif menjadikan metrik sebagai mata uang reputasi.

Karena itu, kritik harus diarahkan ke luar sekaligus ke dalam. Ke luar, kita perlu mengkritik konsentrasi industri penerbitan dan ketimpangan akses terhadap infrastruktur pengetahuan. Ke dalam, kita perlu mengkritik sistem akademik kita sendiri yang menjadikan jumlah publikasi, kuartil, dan sitasi sebagai ukuran yang terlalu dominan terhadap kualitas akademik.

Jika hanya penerbit yang kita salahkan, sementara universitas tetap menghargai akademisi terutama berdasarkan jumlah artikel dan indeksasi, mesin yang sama akan terus bekerja. Dosen akan tetap mengejar publikasi, reviewer akan tetap bekerja, universitas akan tetap mengejar ranking, dan reputasi akan tetap dikonversikan menjadi angka. Apa yang berubah mungkin hanya nama penerbit dan bentuk biaya yang dibayarkan.

Karena itu, perdebatan mengenai publikasi akademik seharusnya tidak berhenti pada slogan “dosen bayar, reviewer kerja, publisher kaya”. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kerja intelektual diproduksi, bagaimana nilainya ditentukan, siapa yang menguasai infrastrukturnya, dan bagaimana manfaat pengetahuan didistribusikan. Pengetahuan membutuhkan biaya, tetapi itu tidak berarti pengetahuan harus sepenuhnya tunduk kepada pasar. Penerbit membutuhkan sumber daya, tetapi itu tidak berarti akademisi harus menerima setiap model bisnis sebagai sesuatu yang alamiah. Universitas membutuhkan reputasi, tetapi reputasi tidak seharusnya menggantikan penilaian terhadap kualitas dan manfaat pengetahuan.

Pada akhirnya, kita membutuhkan sistem publikasi yang memungkinkan akademisi menghasilkan ilmu tanpa menjadikan kemampuan membayar sebagai penentu utama akses terhadap publikasi. Kita membutuhkan peer review yang kuat tanpa mengabaikan kerja para reviewer. Kita membutuhkan indeks yang berguna tanpa menjadikan indeks sebagai hakim tunggal kualitas. 

Lebih dari itu, kita membutuhkan universitas yang bertanya bukan hanya “berapa banyak artikel yang Anda terbitkan?”, tetapi juga “pengetahuan apa yang Anda hasilkan, masalah apa yang Anda bantu pecahkan, dan siapa yang memperoleh manfaat dari penelitian Anda?” Sebab publikasi ilmiah seharusnya bukan sekadar mesin produksi angka. Ia adalah salah satu infrastruktur peradaban pengetahuan. 

Jika pengetahuan memang dihasilkan melalui kerja kolektif masyarakat akademik, tujuan akhirnya tidak boleh berhenti pada akumulasi reputasi atau keuntungan ekonomi. Pengetahuan harus kembali menjadi commons: diproduksi bersama, diuji bersama, dibagikan secara luas, dan digunakan untuk kepentingan publik. Itulah sebabnya persoalan publikasi akademik tidak cukup diselesaikan dengan melawan biaya publikasi. Apa yang perlu kita ubah adalah ekonomi politik pengetahuan itu sendiri.