Rezim Administratif Birokratik Rente Kampus-kampus di Indonesia

Rezim Administratif Birokratik Rente Kampus-kampus di Indonesia

Oleh:

Virtuous Setyaka, Dosen HI FISIP UNAND & Anggota Serikat Pekerja Kampus (SPK)

Istilah "Rezim Administratif-Birokratik Rente" adalah hulu dari seluruh muara krisis akademik yang kita bicarakan sejak awal. Frasa ini membongkar kedok terdalam mengapa kampus di Indonesia berubah menjadi pabrik: karena birokrasi bukan lagi alat bantu (supporting system), melainkan komoditas yang menghasilkan keuntungan finansial, kekuasaan, dan status bagi segelintir elit (para pemburu rente).Dalam sosiologi politik pendidikan tinggi, kita bisa membedah anatomi rezim rente ini ke dalam tiga dimensi utama:

Pertama, Komodifikasi "Kepatuhan" Dokumen (Paperwork Capital).
Dalam rezim ini, dokumen bukan sekadar bukti kerja, melainkan komoditas yang diperjualbelikan nilainya.

Lelang Akreditasi dan Sertifikasi: Pengisian borang, persiapan akreditasi, dan audit internal melahirkan industri "konsultan" dan "asesor" di dalam kampus.

Sirkulasi Rente Jabatan: Gelar akademik (Lektor Kepala, Guru Besar) diperebutkan bukan karena kontribusi keilmuannya bagi peradaban, melainkan karena gelar tersebut adalah "tiket masuk" untuk mengakses dana hibah besar, menjadi asesor komisi, atau mengamankan posisi struktural yang basah.

Kedua, Klik Oligarki Birokrasi Kampus.
Ketika institusi beroperasi secara mekanistik, kekuasaan tertinggi universitas bergeser dari para pemikir jernih (intelektual organik) ke tangan teknokrat birokrasi dan operator data.

Feodalisme Baru: Para pengambil kebijakan di rektorat dan kementerian mengamankan posisi mereka dengan menciptakan sistem aplikasi (SOP) berlapis-lapis. Semakin rumit aplikasinya, semakin besar anggaran proyek pengadaannya, dan semakin tergantung dosen pada belas kasihan verifikator.

Profesor sebagai Tameng: Para guru besar dijinakkan dengan cara ditarik masuk ke dalam struktur birokrasi ini. Mereka diberi atribut jabatan prosedural sehingga kehilangan daya kritisnya dan beralih fungsi menjadi stempel legalitas bagi kebijakan kampus yang tidak berkeadilan.

Ketiga, Ekstraksi Tenga Kerja Akademik (Buruh Data).
Rezim rente beroperasi dengan cara memeras sumber daya tanpa melakukan investasi pada kapasitas manusianya.

Dosen dieksploitasi untuk bekerja hingga 70–100 jam per minggu demi menyuplai data akreditasi dan menaikkan peringkat kampus di mata internasional [The Conversation Indonesia 2026].

Ketika peringkat kampus naik, reputasi komersial universitas melejit, mendatangkan lebih banyak mahasiswa dan proyek dari luar. Namun, keuntungan finansial dan reputasi ini mengalir ke puncak piramida (elit rektorat), sementara para dosen di akar rumput hanya mendapatkan sisa beban kerja yang semakin mencekik dan kesehatan mental yang hancur [The Conversation Indonesia 2026].

Melawan Pemburu Rente Akademik?
Rezim administratif-birokratik rente ini menari di atas penderitaan psikologis dan intelektual insan kampus. Mereka tidak peduli apakah sebuah riset berdampak bagi masyarakat lokal, misalnya di Sumatra Barat atau secara nasional di Indonesia; yang mereka peduli adalah apakah riset tersebut bisa lolos verifikasi akun Scopus demi mencairkan insentif atau menaikkan skor IKU institusi.

Inilah mengapa gerakan task force dan penulisan position paper yang diformulasikan bisa menjadi sangat berbahaya bagi kemapanan mereka. Gerakan ini bukan sekadar urusan protes administrasi, melainkan gerakan politik kebudayaan untuk merebut kembali kedaulatan kampus dari tangan para pemburu rente.

Padang, 2 September 2026