Selamat Jalan, Mas Angga: Percakapan yang Belum Selesai tentang Kampus dan Kekuasaan

Selamat Jalan, Mas Angga: Percakapan yang Belum Selesai tentang Kampus dan Kekuasaan

Airlangga Pribadi Kusman, atau yang kami panggil Mas Angga, telah berpulang. Kabar itu datang begitu cepat. Pada Rabu, 9 September 2026, Mas Angga meninggal dunia di Jakarta. Ia pergi ketika masih aktif sebagai pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik, penulis, dan intelektual yang terus berbicara mengenai demokrasi, kekuasaan, serta persoalan-persoalan politik Indonesia.

Bagi saya, kehilangan Mas Angga bukan semata kehilangan seorang kolega satu departemen. Ada percakapan yang belum selesai, gagasan yang belum sempat dituliskan, dan sebuah riset yang baru hendak kami mulai bersama. Belakangan, kami semakin sering membicarakan satu kegelisahan yang sama, yaitu apa yang sedang terjadi pada pendidikan tinggi Indonesia?

Di tengah percakapan publik mengenai kampus yang sering terjebak pada soal peringkat, akreditasi, internasionalisasi, indikator kinerja, dan reputasi institusi, Mas Angga melihat persoalan yang lebih mendasar. Ia mencemaskan semakin dalamnya logika neoliberalisme masuk ke dalam pendidikan. Kampus perlahan diperlakukan seperti perusahaan, mahasiswa semakin mudah dibayangkan sebagai konsumen, sementara dosen dan tenaga kependidikan menghadapi berbagai bentuk ketidakpastian dan prekariatisasi kerja. Di saat bersamaan, kebebasan akademik menghadapi tekanan dari berbagai arah. 

Kami hendak meneliti persoalan itu bersama. Sayangnya, riset tersebut kini menjadi percakapan yang tidak pernah sempat kami selesaikan.

Kampus sebagai Ruang untuk Berpikir Kritis

Saya mengenal salah satu kegelisahan Mas Angga justru dari caranya memperlakukan ruang kelas. Ketika saya kembali dari Prancis, Mas Angga mengajak saya membuka mata kuliah baru di Departemen Politik, Kajian Politik Kritis. Salah satu gagasannya sederhana tetapi penting, yaitu mahasiswa politik perlu memiliki ruang untuk membaca dunia dengan tradisi pemikiran yang tidak selalu memperoleh tempat utama dalam kurikulum.

Di kelas itu, Marhaenisme Sukarno dapat dibicarakan berdampingan dengan pemikiran Marxis, teori kritis, dan tradisi antikolonial. Bukan untuk mengubah ruang kelas menjadi tempat indoktrinasi, melainkan agar mahasiswa mempunyai perangkat konseptual untuk mempertanyakan kekuasaan, membaca oligarki, memahami ketimpangan, dan melihat politik dari sudut mereka yang berada di bawah.

Bagi Mas Angga, pengetahuan memang tidak pernah sepenuhnya steril dari kehidupan politik.

Karena itu, ia juga berulang kali mengingatkan bahwa akademisi tidak semestinya meninggalkan mahasiswa ketika mereka menghadapi persoalan. Ketika mahasiswa berdiskusi, melakukan advokasi, ataupun turun ke jalan menyuarakan kritik, kampus seharusnya tidak buru-buru melihat mereka sebagai gangguan terhadap ketertiban. Akademisi justru memiliki tanggung jawab untuk hadir, mendengarkan, dan memberikan pembacaan kritis terhadap persoalan yang mereka perjuangkan.

Di situ saya melihat Mas Angga bukan hanya sebagai orang yang mempelajari politik. Ia percaya bahwa menjadi intelektual juga berarti menentukan posisi terhadap kekuasaan.

Merevitalisasi Marhaenisme di Kampus

Beberapa waktu terakhir, salah satu perhatian intelektual Mas Angga adalah merevitalisasi Marhaenisme. Namun Marhaenisme baginya tidak berhenti sebagai romantisme terhadap Sukarno atau sekadar kosakata politik dari masa lalu.

Ia mencoba membawanya berhadapan dengan persoalan kontemporer. Salah satunya adalah pendidikan tinggi.

Jika Marhaenisme berbicara tentang struktur yang membuat manusia kecil tidak memiliki kendali atas kondisi kehidupannya, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapakah Marhaen di universitas hari ini?

Pertanyaan itu membawa kami pada biaya pendidikan, pekerja kontrak dan outsourcing, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, demokrasi dalam tata kelola universitas, kebebasan akademik, hingga kecenderungan mengukur pengetahuan terutama berdasarkan nilai ekonominya.

Dalam percakapan kami, pendidikan tinggi harus dikembalikan sebagai barang publik. Artinya, akses terhadap pendidikan tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan ekonomi; pekerja kampus berhak memperoleh kehidupan dan kondisi kerja yang layak; mahasiswa dan pekerja kampus harus memiliki partisipasi substantif dalam tata kelola; kebebasan akademik harus dilindungi; dan produksi pengetahuan semestinya diarahkan kepada kepentingan sosial, bukan semata-mata kebutuhan pasar maupun reputasi institusi.

Mungkin di situlah salah satu bentuk Marhaenisme yang sedang dicari Mas Angga untuk abad ke-21, yaitu demokratisasi ekonomi-politik pendidikan tinggi.

Riset yang Tidak Sempat Kami Tulis

Sekitar dua minggu sebelum kepergiannya, Mas Angga memantapkan diri bergabung dengan Serikat Pekerja Kampus. Ia tampak begitu bahagia dan sumringah mengetahui bahwa guru, sahabat, bahkan kawan dan lawan debatnya kini berada dalam satu barisan perjuangan di Serikat Pekerja Kampus. Bagi saya, keputusan itu mempunyai arti tersendiri.

Ia ingin kegelisahannya mengenai pendidikan tidak berhenti sebagai komentar seorang akademisi. Ia bahkan membayangkan penelitian mengenai kuasa oligarki dalam sektor pendidikan dilakukan atas nama perjuangan kolektif pekerja kampus, bukan untuk memperbesar ketokohan individual seorang intelektual.

Kami kemudian mulai berbicara tentang bagaimana neoliberalisasi universitas dapat dibaca dalam relasinya dengan transformasi oligarki di Indonesia. Mas Angga juga tengah tertarik membaca kembali Caesarism dan Bonapartism, yaitu tentang “bagaimana kekuasaan dapat memperoleh otonomi relatif di tengah pertarungan kekuatan-kekuatan sosial, lalu bekerja melalui institusi yang kelihatannya netral.”

Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang sangat khas dirinya, tentang “bagaimana logika semacam itu bekerja di dunia pendidikan tinggi?”

Kami belum memperoleh jawabannya. Bahkan kerangka riset itu belum selesai kami perdebatkan.

Sekarang saya menyadari bahwa dalam kehidupan akademik, kita sering mengira masih mempunyai banyak waktu. Kita menunda tulisan karena semester berikutnya masih ada. Kita meninggalkan percakapan dengan kalimat, “nanti kita lanjutkan.” Kita menyimpan buku untuk dibicarakan pada pertemuan berikutnya.

Ternyata tidak semua percakapan mendapatkan pertemuan berikutnya.

Selamat Jalan, Mas Angga

Mas Angga pergi ketika begitu banyak gagasan masih bergerak di kepalanya. Barangkali itulah yang membuat kepergiannya terasa semakin sulit diterima.

Tetapi seorang intelektual tidak sepenuhnya pergi bersama tubuhnya. Ia meninggalkan pertanyaan kepada orang-orang yang pernah berdiskusi dengannya, meninggalkan keberanian kepada mahasiswa yang pernah didampinginya, dan meninggalkan pekerjaan kepada kolega yang pernah diajaknya berpikir.

Riset kami tentang neoliberalisasi pendidikan tinggi mungkin tidak akan pernah menjadi riset yang dahulu kami bayangkan bersama. Tetapi kegelisahan yang melahirkannya tidak ikut pergi.

Kampus masih harus dipertahankan sebagai ruang kebebasan. Pendidikan masih harus diperjuangkan sebagai hak dan barang publik. Pekerja kampus masih harus memperjuangkan kehidupan yang layak. Mahasiswa masih membutuhkan akademisi yang berani berdiri bersama mereka. Dan kekuasaan, termasuk kekuasaan yang bekerja di dalam universitas, masih harus terus dibaca secara kritis.

Mungkin sekarang tugas kami adalah melanjutkan percakapan itu.

Selamat jalan, Mas Angga.

Buku-buku yang belum selesai kita bicarakan masih ada di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab juga masih menunggu. Dan kalau boleh meminjam imajinasi terakhir yang pernah muncul dalam percakapan tentangmu, kali ini Mas Angga mungkin sedang melanjutkan pembacaannya di perpustakaan surga.