SIARAN PERS: Rakyat Surabaya Menggugat!

SIARAN PERS: Rakyat Surabaya Menggugat!

Serikat Pekerja Kampus bergabung dalam Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat, dalam aksi yang digelar di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur pada Senin (22/6/2026), aliansi yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, mahasiswa, guru, dan berbagai kelompok masyarakat diikuti sekitar 300 peserta.

Berikut ini adalah siaran pers bersama dari Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat:

Saat ini kita sedang menghadapi Negara yang berada dalam ambang kesakitan dari hulu ke hilir. Bangsa Indonesia semestinya dibangun atas prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui pemerintahan yang demokratis, menghormati hak asasi manusia, menegakkan negara hukum, melindungi seluruh warga negara, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika Pemerintah gagal menjalankan amanat konstitusi, melindungi hak-hak warga negara, menjaga demokrasi, mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, dan memastikan kesejahteraan bersama, maka muncul krisis legitimasi politik dan moral yang memberi hak kepada rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban.

Kami menilai pemerintahan Prabowo-Gibran telah gagal menjalankan mandat tersebut. Penilaian ini didasarkan pada berbagai kemunduran yang terjadi dalam kehidupan demokrasi, negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, tata kelola lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan kelompok rentan.

Kegagalan tersebut tercermin dalam NAWA NESTAPA: sembilan persoalan mendasar, yaitu;

1. Krisis legitimasi dan pelanggaran etika konstitusional.
2. Pengabaian partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
3. Pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan.
4. Militerisasi ruang sipil dan penyempitan kebebasan sipil.
5. Konsentrasi kekuasaan aparat keamanan.
6. Krisis lingkungan hidup dan perampasan ruang hidup rakyat.
7. Memburuknya kondisi sosial-ekonomi rakyat.
8. Menguatnya kartel politik dan oligarki kekuasaan.
9. Kegagalan perlindungan kelompok rentan dan minoritas.

Berdasarkan berbagai fakta tersebut, kami menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah menyebabkan terjadinya krisis legitimasi politik dan moral akibat kegagalannya menjalankan mandat rakyat dan memenuhi tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Krisis ini tidak semata-mata berupa kegagalan kebijakan, melainkan krisis demokrasi, krisis representasi politik, krisis kepercayaan publik, dan krisis perlindungan hak-hak warga negara.
Oleh karena itu diperlukan langkah politik yang bertujuan memulihkan demokrasi, menegakkan hak asasi manusia, memperkuat negara hukum, dan mengembalikan negara kepada kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu kami menyampaikan TIGA TUNTUTAN:

1. Kami menuntut Prabowo-Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan konstitusional atas berbagai kegagalan pemerintahan yang telah menimbulkan kerugian bagi rakyat, melemahkan institusi demokrasi, dan mengancam masa depan Indonesia.
2. Kami menuntut pembentukan pemerintahan transisi sesuai dengan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemerintahan transisi tersebut harus menjalankan mandat pemulihan demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan dan minoritas, pemulihan ruang hidup rakyat, serta memastikan terselenggaranya proses politik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
3. Kami juga mendorong seluruh elemen masyarakat sipil dan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem politik saat ini, mengingat sistem politik saat ini menjadi sumber lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan hanya berpihak pada kepentingan elite dan oligarki.

Surabaya, 22 Juni 2026.
Rakyat Surabaya Menggugat