SIARAN PERS - Serikat Pekerja dan Organisasi Masyarakat Sipil ASEAN Tolak Keanggotaan MNHRC dalam SEANF
Krisis kemanusiaan di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sejak kudeta militer 2021, ribuan warga sipil menjadi korban kejahatan perang, kriminalisasi aktivisme, hingga pembungkaman kebebasan pers. Di tengah situasi ini, Komisi HAM Myanmar (MNHRC) bukan hanya gagal menjalankan mandat perlindungan HAM, tetapi justru memperkuat narasi junta dan memberikan legitimasi pada rezim yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut.
Atas dasar itu, Serikat Pekerja Kampus (SPK) bersama puluhan serikat pekerja regional dan ratusan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara ASEAN menyatakan penolakan tegas atas keberlanjutan keanggotaan MNHRC di Forum Lembaga HAM Nasional Asia Tenggara (SEANF).
Keanggotaan MNHRC telah dicabut oleh GANHRI dan dikeluarkan dari APF karena gagal memenuhi Prinsip-Prinsip Paris. Namun, SEANF masih mempertahankan keberadaan MNHRC di dalam forum — sebuah keputusan yang tidak hanya melemahkan kredibilitas SEANF, tetapi juga mengirimkan pesan berbahaya bahwa pelanggaran HAM berat dapat dinegosiasikan atas nama “konsensus regional.”
Koalisi organisasi ASEAN menyerukan SEANF untuk:
- Mengklarifikasi posisinya mengenai status MNHRC.
- Mereformasi standar dan mekanisme keanggotaan agar selaras dengan prinsip HAM internasional.
- Mengeluarkan MNHRC dari SEANF secara segera.
- Menolak setiap bentuk kerja sama yang melibatkan MNHRC.
- Menunjukkan solidaritas nyata kepada rakyat Myanmar yang terus berjuang menghadapi represi brutal junta.
Platform regional tidak boleh menjadi ruang aman bagi lembaga yang memutihkan kekerasan negara. Di momen kritis ini, keberpihakan SEANF akan menjadi penentu: berpihak pada korban, atau pada pelaku.
