Serikat Pekerja Kampus Hadir Pada Kongres Perempuan Indonesia
JAKARTA - Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengirimkan perwakilan pada Kongres Perempuan Indonesia yang berlangsung di Jakarta Timur pada Minggu, 18 Januari 2026.
Kongres Perempuan Indonesia diadakan sebagai kelanjutan historis dan ideologis dari Kongres Perempuan 1928, dengan tujuan membangun gerakan perempuan kelas pekerja yang terorganisir, memiliki kemandirian politik, mendorong kemandirian ekonomi, serta berfokus pada keadilan sosial dan kemajuan bangsa.
Kongres Perempuan Indonesia 2026 bertujuan membangun konsolidasi nasional gerakan perempuan Indonesia khususnya perempuan kelas pekerja sebagai subjek politik yang aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Di Kongres Perempuan Indonesia ini, Serikat Pekerja Kampus membawa dua pesan yaitu "Organise, Educate, Agitate, Protest" dan "Saya Dosen, Saya Buruh".
Perwakilan Serikat Pekerja Kampus, Intan Wiranti menyampaikan dukungan dan harapannya terhadap kesuksesan kongres ini.
"Semoga perempuan pekerja kampus bisa banyak terlibat aktif dalam kesempatan pengambilan kebijakan dan perjuangan pengingkatan kesejahteraan pekerja kampus," kata Intan Wiranti.
Kongres Perempuan Indonesia 2026 juga diisi acara diskusi publik bertajuk 'Strategi & Pemenangan Politik Perempuan Pekerja' yang membahas:
• Arah Gerakan Perempuan Pekerja di Tengah Krisis Ekologi & Ekonomi
• Kerangka Hukum dan Tantangan Struktural Politik Perempuan
• Pengalaman Gerakan Perempuan dan Institusionalisasi Politik
• Analisis Politik Kekuasaan dan Peluang Politik Perempuan Pekerja
• Strategi teknis dan struktural dalam pemilu, serta tantangan elektoral yang dihadapi kandidat perempuan pekerja
Aktivis perempuan, Gustika Jusuf Hatta; dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti; peneliti PERLUDEM, Titi Anggraini; dan peneliti dari Institut Sarinah, Eva Sundari menjadi pemantik diskusi publik.
Gustika Jusuf Hatta menyampaikan optimisnya generasi Z menaruh perhatian kepada politik Indonesia. Ia menekankan pentingnya kesadaran dan pendidikan politik berkelanjutan.
Bivitri Susanti menyampaian agar perempuan terus meemperjuangkan ruang politik. "Kita harus berjuang membuat ruang-ruang politik yang ramah bagi perempuan," kata Bivitri Susanti.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti PERLUDEM, Titi Anggraini menyampaikan tantangan berat bagi perempuan berkompetisi di sistem politik.
"Tantangan kita bukan hanya sistem politik yang berbiaya tinggi, tetapi juga pembiaran politik uang," katanya.
Peneliti dari Institut Sarinah, Eva Sundari juga menyampaikan pengalamannya menghadapi sistem pemilu yang berbiaya tinggi.
Dalam konteks Indonesia saat ini, khususnya bagi perempuan yang tergolong kelas pekerja, masih terdapat berbagai bentuk ketidakadilan yang bersifat struktural: upah yang rendah, pekerjaan yang tidak layak, kekerasan berbasis gender, beban kerja yang tidak diakui dalam hal perawatan, serta keterbatasan akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
Kondisi ini mengharuskan kita untuk menciptakan kembali ruang konsolidasi nasional bagi perempuan yang berlandaskan sejarah, namun tetap relevan dengan tantangan zaman.
